Tanggal : 21 Juli 2006
Sumber : http://www.riau.go.id/index.php?module=articles&func=display&ptid=1&aid=933
PEKANBARU (Riau Online): Pada visi Riau 2020, fokus pembangunan Riau akan mengarah pada daerah aliran sungai (DAS), wilayah pesisir, dan laut. Sedangkan yang akan dilakukan adalah optimalisasi sumber daya alam (SDA) dan kegiatan konservasi pesisir dan laut.
Hal ini dikatakan Kepala Bidang SDA Bappeda Provinsi Riau Wagiman Har saat menutup Pelatihan Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu, Rabu (15/10), di Hotel Dyan Graha. Untuk mendukungan upaya ke arah itu, saat ini Riau tengah mengerjakan proyek Marine Coastal Resources Management Program (Program Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut).
Proyek ini dikerjakan di 15 provinsi dengan dana bantuan luar negeri (loan) dari Asian Development Bank (ADB). Di Riau, menurutnya, proyek ini dikerjakan di dua kabupaten yakni, Inhil dan Rokan Hilir. ??Tadinya tiga, tapi Kabupaten Karimun akhirnya mengundurkan diri.
Lebih jauh, proyek MCRMP bertujuan untuk pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut serta keragaman hayati secara berkelanjutan, termasuk perlindungan lingkungan hidup dalam kerangka desentralisasi pemerintahan.
Pengelolaan dilakukan melalui, pertama, penguatan kemampuan daerah untuk merencanakan dan mengelola sumberdaya laut dan pesisir secara berkelanjutan. Kedua, meningkatkan ketersediaan dan akses ke data dan informasi mengenai tata ruang dan keragaman hayati yang bermutu.
Ketiga, meningkatkan kerangka hukum dan peraturan pengelolaan sumberdaya dan kepatuhan terhadapnya. Keempat, menggunakan ICZMP (Perencanaan dan Pengelolaan Terpadu Zona Pesisir) untuk mengidentifikasi alternatif kegiatan usaha bersama yang layak. Dan kelima, meningkatkan keaadaan sosial-ekonomi dan lingkungan hidup di habitat pesisir yang telah ditentukan.
Sementara itu, Ketua Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Laut (PKSPL) Unri Ir Deni Efizon selaku pelaksana pelatihan kepada Riau Pos mengatakan, pelatihan ini dilaksanakan selama 10 hari sejak tanggal 6 Oktober lalu.
Para peserta berasal dari beberapa daerah (Rohil, Inhil, Dumai, Bengkalis, Pekanbaru) dan berbagai instansi seperti, Pertambangan, Pariwisata, Perikanan dan Kelautan, Bappeda dan lainnya.
"Hasil yang kita inginkan adalah bagaimana mensinergikan para stakeholder dalam pelaksanaan pembangunan di wilayah pesisir dan laut. Para peserta ini juga diharapkan diikutkan dalam setiap kebijakan pembangunan pesisir di daerahnya masing-masing," ujarnya.
Selain pemberian teori, peserta juga melakukan studi lapangan ke pesisir Inhil dan turun meninjau beberapa pulau yakni, Pulau Bakung dan Pulau Cawan di Inhil.
Terakhir, lanjutnya, para peserta diberi keterampilan menyusun rencana strategis pembangunan pesisir seperti yang pernah diinstruksikan pemerintah pusat. "Untuk saat ini, daerah yang telah mempunyai renstra pesisir adalah Inhil dan ini mulai direalisasikan sejak tahun lalu. Mudah-mudahan daerah lain bisa menyusul," ujar Deni.(ary)
Sumber : http://www.riau.go.id/index.php?module=articles&func=display&ptid=1&aid=933
PEKANBARU (Riau Online): Pada visi Riau 2020, fokus pembangunan Riau akan mengarah pada daerah aliran sungai (DAS), wilayah pesisir, dan laut. Sedangkan yang akan dilakukan adalah optimalisasi sumber daya alam (SDA) dan kegiatan konservasi pesisir dan laut.
Hal ini dikatakan Kepala Bidang SDA Bappeda Provinsi Riau Wagiman Har saat menutup Pelatihan Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu, Rabu (15/10), di Hotel Dyan Graha. Untuk mendukungan upaya ke arah itu, saat ini Riau tengah mengerjakan proyek Marine Coastal Resources Management Program (Program Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut).
Proyek ini dikerjakan di 15 provinsi dengan dana bantuan luar negeri (loan) dari Asian Development Bank (ADB). Di Riau, menurutnya, proyek ini dikerjakan di dua kabupaten yakni, Inhil dan Rokan Hilir. ??Tadinya tiga, tapi Kabupaten Karimun akhirnya mengundurkan diri.
Lebih jauh, proyek MCRMP bertujuan untuk pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut serta keragaman hayati secara berkelanjutan, termasuk perlindungan lingkungan hidup dalam kerangka desentralisasi pemerintahan.
Pengelolaan dilakukan melalui, pertama, penguatan kemampuan daerah untuk merencanakan dan mengelola sumberdaya laut dan pesisir secara berkelanjutan. Kedua, meningkatkan ketersediaan dan akses ke data dan informasi mengenai tata ruang dan keragaman hayati yang bermutu.
Ketiga, meningkatkan kerangka hukum dan peraturan pengelolaan sumberdaya dan kepatuhan terhadapnya. Keempat, menggunakan ICZMP (Perencanaan dan Pengelolaan Terpadu Zona Pesisir) untuk mengidentifikasi alternatif kegiatan usaha bersama yang layak. Dan kelima, meningkatkan keaadaan sosial-ekonomi dan lingkungan hidup di habitat pesisir yang telah ditentukan.
Sementara itu, Ketua Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Laut (PKSPL) Unri Ir Deni Efizon selaku pelaksana pelatihan kepada Riau Pos mengatakan, pelatihan ini dilaksanakan selama 10 hari sejak tanggal 6 Oktober lalu.
Para peserta berasal dari beberapa daerah (Rohil, Inhil, Dumai, Bengkalis, Pekanbaru) dan berbagai instansi seperti, Pertambangan, Pariwisata, Perikanan dan Kelautan, Bappeda dan lainnya.
"Hasil yang kita inginkan adalah bagaimana mensinergikan para stakeholder dalam pelaksanaan pembangunan di wilayah pesisir dan laut. Para peserta ini juga diharapkan diikutkan dalam setiap kebijakan pembangunan pesisir di daerahnya masing-masing," ujarnya.
Selain pemberian teori, peserta juga melakukan studi lapangan ke pesisir Inhil dan turun meninjau beberapa pulau yakni, Pulau Bakung dan Pulau Cawan di Inhil.
Terakhir, lanjutnya, para peserta diberi keterampilan menyusun rencana strategis pembangunan pesisir seperti yang pernah diinstruksikan pemerintah pusat. "Untuk saat ini, daerah yang telah mempunyai renstra pesisir adalah Inhil dan ini mulai direalisasikan sejak tahun lalu. Mudah-mudahan daerah lain bisa menyusul," ujar Deni.(ary)
